SUARAINDO.ID -------- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong peningkatan kompetensi penyuluh pertanian guna mendukung percepatan swasembada dan ketahanan pangan. Peningkatan kapasitas dinilai penting, terutama di tengah proses transisi dan transformasi kelembagaan penyuluh pertanian.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan, peningkatan kapasitas penyuluh dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, maupun pemanfaatan media pembelajaran digital.
Menurutnya, penyuluh pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Mereka tidak hanya bertugas memberikan edukasi kepada petani, tetapi juga dituntut mampu menjadi inovator dan fasilitator dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian.
"Ketika Bapak-Ibu ditarik ke pusat tentu ada masa transisi, ada masa transformasi. Penyuluh itu tidak hanya berlabel edukasi, tetapi juga diminta menjadi inovator dan fasilitator. Karena itulah kita perlu meningkatkan kapasitas melalui diklat maupun media yang bisa diakses melalui website atau secara langsung seperti ini," ujarnya.
Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Wabup juga menekankan pentingnya ketersediaan bank data sebagai dasar penyusunan program dan perencanaan pembangunan.
Salah satu upaya yang tengah dibangun Pemkab Lombok Timur adalah pendataan infrastruktur irigasi berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga pemerintah pusat.
Menurut Edwin, keterpaduan data diperlukan agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat terkoneksi dan terintegrasi. Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB, Darwis, mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wabup menjelaskan, pelaksanaan bimtek tersebut bertujuan mengoptimalkan peran dan fungsi penyuluh pertanian di lapangan, terutama dalam mendampingi petani menerapkan sistem pertanian modern.
Darwis menyebutkan, target penerapan PM-AAS di NTB mencapai 28.523 hektare. Untuk mencapai target tersebut, seluruh penyuluh diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan program.
Penyuluh membantu petani meningkatkan produktivitas lahan dari rata-rata 5 ton per hektare menjadi 6–7 ton per hektare.
PM-AAS sendiri merupakan sistem budi daya padi intensif berbasis teknologi tinggi yang dikembangkan Kementerian Pertanian RI. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, serta meningkatkan hasil panen melalui pendekatan pertanian presisi.
Di NTB, program tersebut didukung oleh 1.092 penyuluh pertanian. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Penerapan PM-AAS dilakukan melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern, di antaranya Alat Tanam Benih Langsung (Atabela) dan drum seeder. Teknologi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses tanam, meningkatkan efisiensi kerja petani, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Melalui penguatan kompetensi penyuluh dan penerapan teknologi pertanian modern, pemerintah berharap sektor pertanian semakin produktif dan mampu menopang terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.
.jpeg)
.jpeg)
