SUARAINDO.ID -------- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 di Kampung Nelayan Merah Putih.
Kegiatan tersebut menjadi momentum pemerintah memperkuat pembangunan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah untuk memperkuat kehidupan masyarakat pesisir.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan desa nelayan yang mulai digencarkan setelah 80 tahun Indonesia merdeka.
Menurutnya, nama Kampung Nelayan Merah Putih diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian terhadap pembangunan desa-desa nelayan di Indonesia.
"Ini baru satu dari enam program prioritas. Jadi, Pak Bupati tidak perlu khawatir kalau anggarannya kurang. Masih ada program-program lain yang akan kita dorong," ujar Trenggono, rabu 4 nopember 2026.
Meski demikian, Menteri KKP menyoroti kualitas pengerjaan sejumlah fasilitas di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Ia meminta agar pekerjaan yang belum sesuai standar segera dikoreksi dan diperbaiki sehingga kawasan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia bahkan meminta Sekretaris Jenderal KKP memanggil kontraktor untuk melakukan evaluasi. Selain itu, Satgas Operasional juga diminta turun langsung memeriksa dan memastikan seluruh kekurangan diperbaiki.
Trenggono menegaskan, pembangunan kampung nelayan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah harus memastikan sarana dan prasarana produksi perikanan benar-benar menjawab kebutuhan nelayan.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait turun langsung ke desa-desa pesisir untuk berdialog dengan masyarakat nelayan.
Nelayan perlu dilibatkan dalam menentukan kebutuhan, mulai dari ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pabrik es, alat tangkap hingga mesin kapal.
"Jangan hanya mengumpulkan barang seperti ini. Duduk bersama nelayan, diskusikan apa yang mereka perlukan. Kalau nelayan mengatakan BBM sulit, catat. Pabrik es kurang, catat. Mesin kapal perlu diperbaiki, catat. Itu yang harus kita siapkan," tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah ingin meningkatkan kemampuan produksi nelayan terlebih dahulu. Dengan dukungan sarana dan prasarana melaut yang memadai, pendapatan nelayan diharapkan meningkat sehingga mereka nantinya mampu membangun rumah dan meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.
Selain fasilitas produksi, KKP juga tengah merancang program penyediaan pembeli hasil tangkapan nelayan. Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar dan harga yang menguntungkan bagi nelayan.
Menurut Trenggono, selama ini nelayan kerap menghadapi persoalan ketika hasil tangkapan melimpah, tetapi harga jual justru turun. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan tidak selalu memperoleh keuntungan sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk melaut.
"Berapa pun hasil yang dihasilkan nelayan harus diambil dengan harga yang baik dan menguntungkan bagi nelayan. Ini yang sedang kita rancang agar nelayan bisa naik kelas dan lebih sejahtera," katanya.
Siapkan Budidaya Ikan di 386 Desa
Selain pembangunan kawasan pesisir, KKP juga menyiapkan program pengembangan budidaya perikanan tematik di wilayah daratan.
Trenggono menyebutkan, program tersebut diarahkan untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar di setiap desa di Kabupaten Sukabumi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari kepala daerah, Kabupaten Sukabumi memiliki 386 desa dan kelurahan. Pemerintah pusat mendorong agar setiap desa dapat menyediakan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk lokasi pengembangan budidaya ikan.
"Presiden punya program pengembangan budidaya tematik atau budidaya darat untuk air tawar di setiap desa. Saya minta 386 desa itu dicarikan lahannya, masing-masing sekitar 1.000 meter persegi. Nanti kita bangunkan," ungkapnya.
Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah pusat memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp700 miliar hingga hampir Rp800 miliar.
Program ini juga diproyeksikan membuka lapangan pekerjaan. Jika seluruh titik budidaya terealisasi, diperkirakan dibutuhkan sekitar 700 hingga 800 tenaga kerja untuk mengelola kegiatan tersebut.
Dari sisi produksi, program budidaya tematik itu ditargetkan mampu menghasilkan ikan dengan nilai ekonomi tidak kurang dari Rp300 miliar setiap tahun. Hasil produksi diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat, baik untuk konsumsi lokal maupun pasar ekspor.
Menteri KKP juga meminta jajaran terkait, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan pendataan lahan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa sehingga program dapat dipersiapkan secara matang.
Trenggono menambahkan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan budidaya tematik merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Ia berharap melalui berbagai program tersebut, masyarakat pesisir dan perikanan di Kabupaten Sukabumi semakin produktif, memiliki kepastian pasar, serta memperoleh peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
