Suaraindo.id – Tokoh masyarakat Kabupaten Kayong Utara, Abdul Rani, mengkritisi pembangunan Gedung Operasional Unit Siaga SAR yang berlokasi di Desa Teluk Batang, Dusun Karya Makmur, Kecamatan Teluk Batang. Proyek tersebut diduga menggunakan tanah setempat sebagai timbunan konstruksi, bukan tanah urugan yang sesuai spesifikasi. Abdul Rani khawatir hal ini akan mempengaruhi kekuatan dan stabilitas bangunan ke depannya.
Proyek senilai Rp 957.897.687 ini dibiayai oleh Dana DIPA Tahun 2024, dengan pelaksana CV. Betuah Rayee Ranting dan konsultan pengawas dari CV. Kreasi Delapan Bintang. Menurut Abdul Rani, pemilihan jenis tanah dalam konstruksi memiliki peran yang sangat penting. “Jenis tanah yang digunakan sangat menentukan stabilitas dan daya tahan bangunan. Jika tanah di lokasi tersebut mengandung lumpur dan material organik seperti ranting dan rumput, urugan seperti ini bisa menyebabkan bangunan menjadi rentan,” ungkap Abdul Rani.
Ia menegaskan bahwa penggunaan tanah timbunan asal-asalan dapat memunculkan berbagai masalah struktural, seperti keretakan dan pergeseran, seiring berjalannya waktu. Lebih lanjut, Abdul Rani menyoroti minimnya pengawasan aktif di lokasi proyek. “Konsultan pengawas jarang terlihat di lokasi kerja. Yang ada hanya pengawas material dan pekerja bangunan. Bagaimana bisa proyek ini menghasilkan bangunan yang berkualitas jika tanah timbunan masih basah dan proses pemadatan tidak dilakukan dengan benar sebelum pengecoran lantai?” ujarnya dengan prihatin.
Yunus, warga setempat lainnya, turut menyampaikan harapannya agar instansi terkait, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), lebih aktif mengawasi proyek di lapangan. “Kami ingin pihak instansi terkait hadir di lokasi, bukan hanya menerima laporan di atas meja. Kehadiran mereka penting untuk memeriksa ukuran material, kualitas kerangka besi, campuran semen, dan jenis tanah urugan yang digunakan,” tegas Yunus.
Meski mendukung sepenuhnya pembangunan Gedung Operasional Unit Siaga SAR di Teluk Batang, Yunus menekankan pentingnya pengawasan yang ketat demi kualitas dan manfaat jangka panjang. “Kami mendukung penuh pembangunan ini, tapi kami juga berkewajiban mengawasi agar hasilnya tidak sia-sia dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, reporter Suarakalbar.co.id mencoba menghubungi Humas Kantor Basarnas Pontianak pada Senin (4/11/2024) sore untuk mengonfirmasi persoalan ini. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan pasti dari pihak pelaksana proyek.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
