Suaraindo.id – Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2024 mencapai 4,91%, mengalami penurunan dibandingkan Triwulan II yang mencapai 5,05%. Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,53% dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%. Di sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,80%, sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,48%. Data tersebut menggambarkan dinamika ekonomi dimana sektor-sektor tertentu tumbuh meskipun masih ada tantangan daya beli.

Di tengah berbagai tantangan ini, pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 2,55% dan laju pertumbuhan 4,92%. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan stimulus konsumsi. Langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan mengimbangi penurunan daya beli, tetapi juga diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan seperti subsidi perumahan, program kartu Pra Kerja, serta insentif pajak bagi sektor-sektor tertentu diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Peran aktif pemerintah dalam menjaga daya beli menjadikan ekonomi bangsa lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Memahami Purchasing Power dan Hubungannya dengan Inflasi

Daya beli atau purchasing power adalah kemampuan suatu mata uang untuk membeli barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Konsep ini menjadi tolok ukur penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat, karena mencerminkan seberapa jauh pendapatan seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi inflasi, daya beli cenderung melemah karena kenaikan harga menyebabkan jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli dengan satu unit uang menjadi lebih sedikit. Sebagai gambaran, jika seseorang bekerja di posisi yang sama dengan kakeknya 40 tahun lalu, gaji yang dibutuhkan saat ini harus jauh lebih tinggi hanya untuk mempertahankan standar hidup yang serupa. Hal serupa terjadi dalam sektor properti; pilihan dan kualitas rumah yang dapat dibeli dengan harga tertentu 10 tahun lalu lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini.

Daya beli yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan dasar hingga barang dan jasa non- esensial. Konsumsi rumah tangga yang tinggi, yang didorong oleh daya beli yang baik, berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketika masyarakat memiliki kemampuan lebih untuk berbelanja, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, sehingga memicu pertumbuhan bisnis, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan daya beli juga erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, baik melalui kenaikan upah, pembukaan lapangan kerja baru, maupun insentif dari pemerintah. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Namun, penurunan daya beli masyarakat dapat menjadi sinyal adanya permasalahan ekonomi yang lebih luas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti inflasi yang tinggi, stagnasi upah, hingga melemahnya nilai tukar mata uang. Ketika daya beli menurun, konsumsi masyarakat akan turut berkurang, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan mungkin menghadapi penurunan permintaan, yang memicu pengurangan produksi dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, penurunan daya beli dapat memicu ketidakstabilan sosial, karena masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Dalam praktik ekonomi, daya beli diukur menggunakan indeks harga seperti Consumer Price Index (CPI) yang mencatat perubahan harga barang dan jasa esensial dalam kurun waktu tertentu. Perubahan daya beli dapat terjadi dalam dua arah: penurunan (loss) atau peningkatan (gain). Penurunan daya beli biasanya disebabkan oleh inflasi yang tinggi, kebijakan pemerintah yang membebani konsumen, serta faktor eksternal seperti bencana alam atau gangguan produksi global. Sebaliknya, peningkatan daya beli dapat terjadi akibat deflasi atau adanya inovasi teknologi yang membuat barang dan jasa lebih terjangkau. Selain itu, daya beli tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang dan jasa, tetapi juga oleh perubahan nilai tukar mata uang serta kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah. Misalnya, subsidi bahan bakar dapat meringankan beban konsumen dan menjaga daya beli tetap stabil meskipun inflasi meningkat.

Strategi untuk Daya Beli yang Lebih Kuat

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program stimulus konsumsi guna mengatasi penurunan daya beli masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga dan gejolak ekonomi global. Beberapa langkah strategis tersebut meliputi:

Subsidi Bunga Perumahan – Dengan adanya subsidi bunga perumahan, masyarakat dapat mengakses kredit dengan bunga rendah. Hal ini diharapkan meringankan beban biaya perumahan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat.
Insentif Sektor Pariwisata – Dukungan pemerintah untuk sektor pariwisata dinilai sangat penting dalam membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor ini memiliki potensi besar dalam mendorong konsumsi domestik.
Program Kartu Pra-Kerja – Melalui program Kartu Pra-Kerja, masyarakat mendapatkan akses kepada pelatihan keterampilan dan peningkatan daya saing. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Pengembangan UMKM – Pemerintah juga mendorong pembinaan dan permodalan UMKM dengan bunga rendah, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi usaha agar sektor usaha mikro dan kecil dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selanjutnya, pemerintah dapat mengadopsi berbagai kebijakan yang tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat tetapi juga mendorong roda ekonomi berputar lebih cepat. Berikut beberapa langkah yang dapat ditempuh:

Pertama, stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi UMKM yang kuat tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga memperkuat basis ekonomi lokal. Pemerintah perlu memberikan akses pembiayaan berbunga rendah, pelatihan keterampilan bisnis, serta fasilitasi pemasaran digital agar sektor ini dapat berkembang lebih kompetitif.
Kedua, program perlindungan sosial yang diperkuat akan membantu masyarakat kelompok rentan menghadapi tekanan ekonomi, terutama dalam situasi inflasi yang tinggi. Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi energi, dan program sembako murah adalah beberapa contoh kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat serta menjaga daya beli mereka.
Ketiga, stabilisasi harga pangan sangat penting mengingat kebutuhan pangan mendominasi pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Pemerintah dapat berperan dalam menjaga distribusi pangan yang lancar, memperluas cadangan pangan strategis, serta mengendalikan fluktuasi harga bahan pokok melalui operasi pasar.
Keempat, penciptaan lapangan kerja baru harus menjadi prioritas Dengan membuka peluang kerja, masyarakat tidak hanya mendapatkan pendapatan yang stabil tetapi juga memiliki daya beli yang lebih baik. Pemerintah dapat menggandeng sektor swasta untuk investasi industri padat karya dan mendukung proyek infrastruktur yang membuka banyak peluang kerja.
Kelima, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Program pelatihan seperti Kartu Prakerja memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Keterampilan yang memadai akan meningkatkan daya saing tenaga kerja dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan.
Keenam, insentif perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha dapat mendorong konsumsi dan investasi. Misalnya, penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk properti dan kendaraan listrik tidak hanya mendorong daya beli masyarakat tetapi juga menggairahkan sektor industri terkait.
Terakhir, subsidi bunga bank bagi UMKM perlu terus ditingkatkan. Dengan suku bunga yang lebih terjangkau, pelaku usaha kecil dapat lebih mudah mengakses kredit untuk mengembangkan bisnis mereka, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Sinergi Kebijakan sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan daya beli masyarakat tidak hanya berdampak pada stabilitas harga, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Seiring dengan bertambahnya konsumsi domestik, sektor-sektor industri akan mendapatkan dorongan untuk meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai visi Indonesia sejahtera.

Daya beli yang kuat merupakan indikator kesehatan ekonomi yang dapat mendorong investasi dalam negeri. Investasi tersebut tidak hanya berasal dari sektor swasta, tetapi juga merupakan hasil dari optimalisasi belanja pemerintah. Melalui program-program infrastruktur, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, stimulus konsumsi juga mendorong inovasi dalam sektor ritel dan jasa. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai beradaptasi dengan tren digital, mengoptimalkan platform e-commerce, dan mengembangkan produk lokal yang berkualitas. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas pasar bagi produk-produk dalam negeri. Dengan demikian, perputaran ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih cepat dan dinamis.

Kebijakan stimulus konsumsi dan upaya peningkatan daya beli masyarakat merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi ini harus terus dipertahankan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Penekanan pada “belanja yang berkualitas” dan “spending better” diharapkan dapat mengoptimalkan setiap rupiah yang digunakan untuk program stimulus dan perlindungan sosial. Dengan begitu, stimulus konsumsi tidak hanya bersifat temporer, melainkan mampu menciptakan fondasi yang kokoh untuk transformasi ekonomi jangka panjang.

Melalui rangkaian kebijakan stimulus konsumsi yang tepat sasaran, pemerintah optimis bahwa peningkatan daya beli masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Daya beli yang meningkat memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Hasilnya, Indonesia diharapkan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Dengan mengintegrasikan kebijakan stimulus konsumsi dan peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia tidak hanya berupaya memperbaiki kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga menyiapkan generasi masa depan yang lebih sejahtera. Langkah strategis ini, yang juga mencakup pemahaman mendalam mengenai purchasing power dan dampak inflasi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diraih melalui sinergi antara kebijakan fiskal yang efektif dan peningkatan daya beli masyarakat. Ini adalah fondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan tangguh, di mana pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penulis:

DR. Adelina Mariani Simatupang, S.E., M.M., M.H

Pemerhati Ekonomi

Dosen Kewirausahaan, Etika Profesi, Komunikasi

Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Jakarta