Perlu Komitmen dari Pemangku Kepentingan dalam Mengatasi Narkoba

  • Bagikan

Suaraindo.id—Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba.Sebagai fasilitator antar pemangku kepentingan,karena memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota terhadap tanggap ancaman Narkoba.

Hal itu disampsikan Kapala BNN ka
bupaten Sanggau Rudolf Manimbun dalam sambutannya pada Rakor Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di ruang Musyawarah Lantai 1 Kantor Bupati Sanggau, Selasa (24/8/2021).

Dikatakannya,dasar pelaksanaan kegiatan ini yaitu Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, intruksi Presiden No 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pembe rantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2020-2024,serta peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Hadir pada kegiatan itu Bupati Sanggau Paolus Hadi,Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan, Kasdim 1204/Sanggau Mayor CZI Budi Rahardi dan Kepala OPD Kabupaten Sanggau.

Sementara Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan, hasil survei prevelensi penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan BNN dan LIPI tentang survei Nasional penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2019 , diketahui bahwa angka prevelensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8% atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentang usia 15 – 64 tahun.

“Kerugian terbesar dari penyalah gunaan Narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa,”ujarnya.

Sensus Kependudukan yang dilakukan oleh BPS tahun 2020 bahwa mayoritas (56,7%) penduduk di Indonesia tinggal di wilayah perkotaan.

Hasil survei BNN dan LIPI (2019) juga mengindikasikan, bahwa maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dalam setahun terakhir lebih banyak dilakukan di Kota yaitu (63,9% atau 2.184.553 orang).

Oleh karena itu lanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus tanggap ancaman bahaya narkoba dengan melakukan kebijakan kota tanggap ancaman bahaya Narkoba (KOTAN).

“Untuk mencapai Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba diperlukan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan. Komitmen tersebut dimulai dari penyusunan fakta integritas, penertiban surat edaran dan pembuatan peraturan oleh para pemangku kepentingan di lingkungan masing-masing,”tegasnya.

Ia juga menghimbau,agar setiap OPD dan instansi dapat memetakan permasalahan Narkoba yang ada di Kabupaten,sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan lima variabel yang tersedia.

“Kemudian penyusunan rencana aksi berdasarkan pemetaan identifikasi permasalahan Narkoba maka setiap OPD dan Instansi menyusun rencana aksi yang di implementasikan ke dalam bentuk aktivitas,”ujarnya.

  • Bagikan