Suaraindo.id- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam pendataan kemiskinan. Menurutnya, kurangnya pelibatan desa dalam proses ini sering kali mengakibatkan kesalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan menciptakan ketidakpuasan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Budiman usai audiensi dengan delegasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024). “Sering kali pendataan orang miskin tidak melibatkan kepala desa, sehingga bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran,” ujar Budiman.
Budiman menambahkan bahwa akurasi data sangat penting agar bantuan sosial dan program pemerintah lain dapat benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Karena data yang kurang tepat, kepala desa kerap didemo oleh warga yang merasa tidak mendapatkan haknya.
“Ketidakakuratan data ini harus segera dikoreksi oleh kementerian dan lembaga terkait, sehingga niat baik pemerintah dalam menyalurkan bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan, BP Taskin dibentuk untuk mendukung kementerian terkait agar program-program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat miskin secara akurat. Dalam waktu dekat, Budiman berencana melakukan kunjungan langsung ke desa-desa untuk mengecek kondisi di lapangan serta menyerap aspirasi warga.
“Kami akan berkeliling desa bersama wakil kepala badan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan sekaligus menerima masukan dan laporan dari masyarakat,” jelas Budiman.
Dalam agenda audiensi ini, Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya, hadir bersama delegasi dari beberapa provinsi, termasuk Banten, Sumatera Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
