Suaraindo.id – Pemerintah Kota Pontianak terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perkembangan Ketenagakerjaan Triwulan II yang digelar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akademisi Universitas Tanjungpura di Ruang Pontive Center, Kamis (19/6/2025).
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak mengalami penurunan dari 8,92 persen pada 2023 menjadi 8,29 persen di tahun 2024.
“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun kita tetap perlu menyamakan persepsi tentang definisi pengangguran terbuka, termasuk siapa yang masuk kategori usia kerja dan status pendidikan,” ujar Edi.
Dalam rapat tersebut, BPS Kota Pontianak menjelaskan bahwa usia kerja dalam survei ketenagakerjaan adalah 15 tahun ke atas, dengan pengecualian pelajar dan mahasiswa yang belum masuk ke pasar kerja aktif. BPS juga mencatat sekitar lima ribu lulusan baru setiap tahun dari Universitas Tanjungpura, yang berpotensi menambah jumlah angkatan kerja.
Edi menekankan pentingnya data lebih rinci, terutama mengenai sektor informal seperti tukang, juru parkir, dan pekerja serabutan. Data ini, menurutnya, penting untuk menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
“Peran Dinas Ketenagakerjaan sangat penting dalam menyiapkan pelatihan keterampilan, seperti servis AC, barber shop, menjahit, dan pelatihan lain yang dilengkapi sertifikasi. Dengan ini, pemuda kita siap bersaing, bahkan bekerja di luar kota, provinsi, hingga ke luar negeri,” jelasnya.
Sebagai kota jasa dan perdagangan tanpa sektor industri besar, Wali Kota Edi menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama pembangunan di Pontianak.
“Untuk membuka lapangan kerja lebih luas, kami juga terus mendorong iklim investasi. Saya sudah instruksikan agar semua proses perizinan dipermudah, cepat, murah, dan efisien. Jangan sampai ada investor terhambat hanya karena birokrasi,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Edi, Pemkot siap melakukan sistem jemput bola dalam pelayanan perizinan demi memastikan realisasi investasi berjalan lancar dan tenaga kerja lokal terserap maksimal.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
