Suaraindo.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh data terkait dana daerah yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melalui proses verifikasi berlapis dan bersumber dari data resmi pemerintah. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas sejumlah pemerintah daerah yang memprotes keakuratan data yang dirilis Kemenkeu.
“Banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang dianggap tidak akurat. Kami selalu berpegang pada data resmi yang sudah dicek berkali-kali,” tegas Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, kredibilitas Kemenkeu tidak perlu diragukan karena setiap data yang digunakan telah divalidasi secara ketat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
“Data adalah hal yang paling penting dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu, saya minta seluruh jajaran Kemenkeu untuk cek, double cek, dan pastikan semua data benar-benar valid sebelum dipublikasikan,” ujarnya menegaskan.
Selain menyoroti pentingnya validasi data, Purbaya juga menekankan agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan digunakan secara tepat waktu dan tepat sasaran, sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
“Pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan setiap rupiah digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” ujarnya.
Menkeu juga mengakui bahwa masih terdapat beberapa daerah yang belum optimal dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, Kemenkeu akan terus meningkatkan pendampingan teknis bagi pemerintah daerah guna memperkuat tata kelola keuangan publik.
“Kita ingin semua daerah bisa mengelola keuangan secara transparan dan efisien. Kemenkeu akan lebih aktif memberikan pendampingan agar pengelolaan anggaran daerah semakin baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berjalan optimal di semua level, baik pusat maupun daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Ketika saya datang ke kementerian atau lembaga, bukan untuk mengganggu kebijakan mereka, tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara maksimal dan berdampak nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
