Suaraindo.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat memasuki fase yang perlu diwaspadai. Agustus diperkirakan menjadi periode paling rawan seiring kondisi musim kemarau yang semakin kering dan meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah.Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis malam (6/8/2026).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun memperkuat kesiapsiagaan dengan meminta seluruh jajaran bergerak cepat setiap kali ditemukan indikasi kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Dr. Suharyanto di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis malam (6/8/2026).
Krisantus mengatakan periode rawan Karhutla di Kalbar umumnya berlangsung pada Juli hingga Oktober. Berdasarkan pola kejadian tahun-tahun sebelumnya, puncak kerawanan biasanya terjadi pada Agustus.
“Terjadi peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Krisantus.
Menurutnya, kondisi geografis Kalimantan Barat membuat penanganan Karhutla tidak mudah. Selain memiliki kawasan hutan yang luas, Kalbar juga memiliki bentang lahan gambut yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan metode pemadaman berbeda.
Kebakaran di lahan gambut, kata Krisantus, dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah atau ground fire. Api yang tidak terlihat dari permukaan tersebut membuat proses deteksi dan pemadaman jauh lebih sulit.
Jika tidak segera ditangani, kebakaran gambut juga berpotensi menghasilkan asap pekat yang dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Menghadapi ancaman tersebut, Pemprov Kalbar bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur Satgas Karhutla terus memperkuat langkah mitigasi dan penanganan.
Patroli terpadu dilakukan di kawasan rawan, disertai pemantauan hotspot, deteksi dini, serta pengerahan personel ke lokasi ketika ditemukan indikasi kebakaran.
“Strategi penanganan yang kami lakukan memadukan operasi pemadaman darat secara intensif dengan dukungan operasi udara agar penanganan dapat berlangsung lebih efektif,” jelas Krisantus.
Meski demikian, kondisi cuaca kering dan karakter lahan gambut yang mudah terbakar masih menjadi tantangan. Pemprov Kalbar berharap dukungan pemerintah pusat diperkuat, khususnya dalam operasi udara dan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Pemerintah daerah juga mendorong penguatan sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla, termasuk pemenuhan kebutuhan air untuk mendukung operasi pemadaman di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar upaya penanggulangan karhutla berjalan optimal,” tegas Krisantus.
Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan mengambil tindakan sejak indikasi awal kebakaran ditemukan.
Menurutnya, Karhutla harus ditangani secara maksimal sejak dini. Pemerintah tidak boleh menunggu api membesar karena penanganan akan semakin sulit dan membutuhkan sumber daya lebih besar.
“Sesuai hasil rapat terbatas kemarin, saya kembali mengingatkan instruksi Presiden RI agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan penuh. Dengan kondisi cuaca yang kering, penanganan karhutla tahun ini membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih serius,” ujar Suharyanto.
Ia mengingatkan Kalimantan Barat memiliki catatan kejadian Karhutla dengan dampak serius pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya terjadi di Kabupaten Ketapang yang pernah menimbulkan korban jiwa.
Karena itu, setiap peningkatan hotspot harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penanganan di lapangan.
Suharyanto juga menekankan pentingnya sinergi antara BNPB, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta Satgas Darat dan Satgas Udara.
“Saya juga menginstruksikan optimalisasi sarana dan prasarana penerbangan untuk mendukung operasi water bombing, disertai peningkatan kapasitas dan pelatihan awak pesawat agar penanganan kebakaran di ekosistem lahan gambut dapat dilakukan secara lebih efektif,” pungkasnya.
Ancaman Karhutla juga diperkuat kondisi cuaca. Dalam rakor tersebut, BMKG Kalimantan Barat melaporkan bahwa dalam enam minggu ke depan diperkirakan belum terdapat potensi pembentukan awan yang signifikan.
Kondisi tersebut mengindikasikan curah hujan berpotensi tetap rendah. Jika kondisi kering berlangsung lebih lama, kadar air di lahan akan semakin menurun sehingga risiko kebakaran meningkat.
Pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan harus dilakukan melalui patroli rutin, pemantauan wilayah rawan, deteksi dini, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan.
Rakor pengendalian Karhutla tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Barat, jajaran TNI/Polri, Manggala Agni, Kepala BMKG Kalimantan Barat, BPBD, serta pimpinan instansi vertikal terkait.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi periode rawan Karhutla selama musim kemarau 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan, kecepatan respons, pencegahan sejak dini, penguatan operasi darat dan udara, serta kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk mencegah Karhutla berkembang menjadi bencana besar yang mengancam lingkungan dan masyarakat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
