Suaraindo.id – Pemerintah Kabupaten Mempawah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi menimbulkan bencana asap. Seluruh kekuatan lintas sektor diminta tidak hanya siap memadamkan api, tetapi juga memperkuat pencegahan dan deteksi dini.Bupati Mempawah Erlina bersama Staf Ahli KSAD Brigjen TNI Washington Simanjuntak dan jajaran Forkopimda mengecek sarana prasarana penanganan karhutla di Kantor Bupati Mempawah, Rabu (26/8/2026).
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Mempawah Erlina saat memimpin Apel Siaga dan Gelar Pasukan Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla Kabupaten Mempawah Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Rabu (26/8/2026).
Apel menjadi momentum konsolidasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan Karhutla. Puluhan armada, mulai dari sepeda motor hingga kendaraan roda empat milik TNI, Polri, Pemkab Mempawah, dan pihak swasta, turut disiagakan sebagai dukungan operasional di lapangan.
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli KSAD Brigadir Jenderal TNI Washington Simanjuntak, Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi, Sekretaris Daerah Abdul Malik, unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pimpinan batalyon TNI di wilayah Mempawah, BPBD, pemadam kebakaran swasta, Tagana, KPH, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, relawan, serta unsur terkait lainnya.
Dalam amanatnya, Erlina menegaskan bahwa apel siaga bukan sekadar agenda seremonial. Kesiapsiagaan harus dibuktikan dengan kemampuan seluruh unsur untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kebakaran secara cepat sebelum api berkembang menjadi bencana.
“Karhutla bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan. Ini adalah ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan yang harus dicegah, dideteksi dan ditangani sedini mungkin,” tegas Erlina.
Erlina mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam apel, luas Karhutla di Kalimantan Barat sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai lebih dari 38.310,86 hektare. Sementara di Kabupaten Mempawah, luas lahan terdampak Karhutla tercatat sekitar 6.144 hektare.
Angka tersebut, menurut Erlina, harus menjadi alarm bagi seluruh pihak agar tidak lengah. Pencegahan dan penanganan harus dilakukan sejak dini sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.
“Jangan menunggu hotspot berkembang menjadi titik api, kemudian menjadi kebakaran yang lebih besar. Tindakan dini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Erlina juga meminta seluruh jajaran menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang turun langsung ke Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026 untuk memantau sekaligus mengoordinasikan penanganan Karhutla.
Arahan tersebut menekankan pentingnya respons cepat dan terpadu melalui penguatan operasi darat maupun udara, kesiapan personel dan peralatan, serta sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.
Sejalan dengan arahan tersebut, BPBD, pemadam kebakaran, TNI-Polri, Manggala Agni, KPH, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat peduli api, serta relawan diminta meningkatkan patroli dan pemantauan di kawasan rawan Karhutla.
Setiap informasi mengenai hotspot maupun indikasi kebakaran, kata Erlina, harus segera ditindaklanjuti dengan prinsip cepat, tepat, terpadu, dan terukur.
Pemerintah desa juga diminta berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak pembakaran lahan. Menurut Erlina, upaya pencegahan harus dikedepankan sebelum api muncul dan berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan.
Tak hanya pemerintah dan aparat, dunia usaha yang beroperasi di Kabupaten Mempawah juga diminta meningkatkan tanggung jawab dalam pencegahan Karhutla.
Perusahaan diminta memastikan sarana dan prasarana pemadaman di wilayah kerja masing-masing selalu tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan sewaktu-waktu.
Di tengah ancaman asap, Erlina turut menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat. Koordinasi dengan sektor kesehatan harus diperkuat untuk mengantisipasi dampak asap, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan.
Sementara itu, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melanggar aturan juga harus terus berjalan.
“Penjagaan, pemadaman, edukasi dan penegakan hukum harus berjalan bersama-sama,” katanya.
Erlina menegaskan, ukuran kesiapsiagaan bukan sekadar banyaknya personel yang mengikuti apel atau armada yang dipajang. Kesiapan sesungguhnya adalah kemampuan seluruh unsur untuk segera bergerak ketika ancaman kebakaran muncul.
“Cegah sebelum terbakar, deteksi sebelum meluas, dan padamkan sebelum menjadi bencana,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat Mempawah turut menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan hotspot, titik api, atau potensi kebakaran.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Pemerintah, aparat, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran meluas dan menekan dampak bencana asap.
Dari halaman Kantor Bupati Mempawah, kesiapsiagaan menghadapi Karhutla kembali ditegaskan. Seluruh kekuatan lintas sektor dipersiapkan dengan mengedepankan deteksi dini, kecepatan respons, koordinasi, pencegahan, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Apel kemudian ditutup dengan apresiasi Bupati Erlina kepada seluruh personel dan pemangku kepentingan yang selama ini berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di Kabupaten Mempawah.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
