SuaraIndo.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi sejumlah persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ketahanan pangan, kualitas lingkungan dan udara, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga ketersediaan air bersih menjadi perhatian dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.
Rapat dipimpin Gubernur Kalbar Ria Norsan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperbarui informasi mengenai kondisi terkini sekaligus menyatukan langkah seluruh unsur Forkopimda dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di daerah.
Ria Norsan mengatakan, salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah penanganan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar. Menurutnya, persoalan Karhutla bukan hanya berdampak terhadap lingkungan dan kualitas udara, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian serta mengancam ketahanan pangan.
“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah-masalah terkini yang beredar di masyarakat kita. Di antaranya adalah masalah kebakaran hutan dan lahan dan ini kita bahas juga masalah ketahanan pangan,” kata Ria Norsan.
Ia menegaskan, potensi dampak Karhutla terhadap sektor pertanian harus diantisipasi sejak dini. Kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan pertanian berpotensi mengganggu produksi dan bahkan memicu gagal panen apabila tidak segera ditangani.
“Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya,” jelasnya.
Berdasarkan perkembangan terakhir, Ria Norsan menyebut masih terdapat titik api di sejumlah wilayah Kalbar, terutama Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
“Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga sinergi antara TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa hingga masyarakat terus didorong.
Kolaborasi lintas sektor diperlukan mulai dari upaya pencegahan, pemantauan titik api, pemadaman hingga penanganan dampak Karhutla terhadap masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya dapat ditekan sedini mungkin.
Untuk memperkuat penanganan bencana, Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam penanggulangan bencana.
“Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana,” tegas Norsan.
Selain Karhutla dan ketahanan pangan, rapat Forkopimda turut menyoroti kondisi lingkungan dan ketersediaan air bersih. Penurunan debit air di sejumlah sungai menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi sejak dini, terutama di tengah kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang terus berjalan. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait didorong untuk memantau perkembangan di lapangan sekaligus menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi semakin memburuk.
Persoalan ketersediaan air bersih menjadi semakin penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, langkah mitigasi tidak hanya diarahkan pada penanganan Karhutla, tetapi juga memastikan dampak perubahan kondisi lingkungan tidak berkembang menjadi persoalan baru.
Melalui rapat Forkopimda, Pemerintah Provinsi Kalbar berupaya memastikan berbagai persoalan strategis dapat ditangani secara terpadu. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap potensi gangguan, mulai dari Karhutla, ancaman terhadap ketahanan pangan, kualitas lingkungan hingga ketersediaan air bersih, dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Ria Norsan menekankan, langkah mitigasi dan pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, organisasi masyarakat dan masyarakat, berbagai tantangan yang dihadapi Kalbar diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat, terukur dan tepat sasaran.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
