SuaraIndo.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang, JS Kunisaki, yang membawa personel dan peralatan pendukung untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalbar.Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Sambut Misi Kemanusiaan Jepang, Perkuat Penanganan Karhutla.
Kapal tersebut membawa misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) sebagai bagian dari kerja sama Indonesia dan Jepang dalam penanggulangan bencana serta misi kemanusiaan.
JS Kunisaki juga mengangkut tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook yang akan digunakan untuk mendukung operasi pemadaman udara atau water bombing, sekaligus mengangkut logistik ke lokasi karhutla yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kedatangan kapal tersebut disambut langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, didampingi Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII/Lantamal XII, Laksda TNI Sawa, S.E., M.M., CIQaR.
Krisantus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas dukungan yang diberikan untuk membantu Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, dalam menghadapi karhutla.
“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
Menurut Krisantus, kedatangan JS Kunisaki menjadi bentuk kepedulian dan kerja sama kemanusiaan yang sangat berarti bagi Kalimantan Barat. Terlebih, kapal tersebut membutuhkan waktu sekitar 11 hari untuk menempuh perjalanan hingga tiba di wilayah Kalbar.
“Ini suatu pengorbanan dan bantuan yang sungguh luar biasa. Mereka berlayar selama 11 hari sampai ke sini. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Komandan Kapal bahwa Indonesia, khususnya Kalbar, memiliki karakteristik lahan yang unik,” jelasnya.
Krisantus menjelaskan, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Api di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit terdeteksi dan dipadamkan.
“Untuk memadamkan api, kondisi lahan di sini sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan ketangguhan dan ketelitian dalam proses pemadaman. Dukungan peralatan yang memadai juga sangat diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Diperlukan kegigihan dan ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang merayap di bawah lahan gambut. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” ungkapnya.
Selain karakteristik gambut, keterbatasan sumber air turut menjadi kendala dalam operasi pemadaman. Surutnya sejumlah sungai membuat air laut masuk ke aliran sungai sehingga memengaruhi ketersediaan air yang dapat digunakan untuk pemadaman.
“Selain itu, air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” terangnya.
Kehadiran tiga unit helikopter CH-47 Chinook diharapkan dapat memperkuat operasi pemadaman, terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan dan personel melalui jalur darat.
Krisantus mengatakan penentuan lokasi operasi pemadaman akan dikoordinasikan bersama TNI, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan mengacu pada titik-titik api yang telah terdeteksi.
“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemprov Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya mempercepat penanganan karhutla. Perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Kalbar, menurutnya, juga ditunjukkan melalui rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta.
“Hari Senin yang lalu saya rapat dengan Menko Polkam di Jakarta. Pemerintah pusat juga sangat konsen untuk segera menyelesaikan dan mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat,” tuturnya.
Di sisi lain, Krisantus meminta dunia usaha, terutama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), ikut bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tegasnya.
Menurut Krisantus, penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh pihak harus ikut bergerak agar kebakaran tidak meluas dan dapat segera ditangani.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan mengevaluasi kepatuhan perusahaan pemegang HGU dalam menjalankan tanggung jawab menjaga wilayah konsesinya.
“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” lugasnya.
Pemprov Kalbar menyambut baik dukungan Pemerintah Jepang melalui misi HADR tersebut. Sinergi pemerintah, TNI-Polri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta dukungan internasional dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
“Ini tugas kita bersama. Kita harus bekerja sama dan bergerak cepat supaya api yang masih ada dapat segera dipadamkan dan tidak semakin meluas,” tutupnya. [SK]
.jpeg)
.jpeg)