SuaraIndo.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang semakin meluas. Hingga awal September 2026, kebakaran telah terjadi di 15 dari 20 kecamatan. Dampaknya mulai dirasakan masyarakat, mulai dari memburuknya kualitas udara, meningkatnya kasus ISPA hingga krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan.Bupati Ketapang Alexander Wilyo beserta Forkompinda saat melakukan rapat Karhutla.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (2/9/2026).
Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati. Rapat dihadiri Forkopimda, perangkat daerah terkait, serta camat dan kepala desa se-Ketapang secara daring.
“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” kata Alexander.
Menurutnya, kekuatan personel relatif memadai karena melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, masyarakat serta bantuan personel dari luar Kalimantan. Persoalan utama kini adalah keterbatasan sarana, terutama sumber air dan akses menuju sejumlah lokasi kebakaran.
Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas water bombing, khususnya untuk menjangkau kawasan pedalaman dan lahan mineral yang sulit ditangani dari darat.
“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” ujarnya.
Saat ini dua helikopter bantuan BNPB berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu digunakan untuk water bombing dan satu lainnya untuk patroli serta survei udara. Namun Alexander menilai jumlah tersebut masih belum ideal.
“Idealnya makin banyak makin bagus, di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” katanya.
Ia juga meminta Pertamina memastikan ketersediaan avtur selama masa tanggap darurat. Menurut Alexander, operasi pemadaman udara akan terganggu apabila pasokan bahan bakar tidak tersedia.
“Kita butuh avtur. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur,” ujarnya.
Di sisi kesehatan, kualitas udara di Ketapang dilaporkan telah mencapai ISPU sekitar 300 atau kategori sangat tidak sehat. Dinas Kesehatan juga mencatat 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat asap.
Alexander meminta fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan dan mengimbau masyarakat menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di wilayah yang diselimuti asap tebal.
“Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan lewat Jalan Pelang dulu,” katanya.
Pemerintah bahkan membuka kemungkinan menutup sementara Jalan Pelang jika kondisi asap semakin membahayakan pengguna jalan.
“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada,” ujar Alexander.
Di tengah kondisi tersebut, camat dan kepala desa diminta memperkuat pencegahan serta memastikan setiap titik api segera dilaporkan dan ditangani. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun, termasuk membakar sampah.
“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegasnya.
Alexander juga menyoroti aparatur kecamatan dan desa yang dinilai belum cukup aktif di lapangan.
“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan,” katanya.
Status tanggap darurat diharapkan mempercepat mobilisasi personel, peralatan, armada udara dan dukungan pemerintah pusat maupun provinsi.
Alexander menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Jaga dan rawat Ketapang. Ketapang adalah rumah besar kita bersama,” ujarnya.
Dengan 15 kecamatan terdampak, karhutla kini bukan lagi sekadar persoalan kebakaran. Asap, kesehatan dan kekeringan telah menjadi persoalan bersama yang menuntut respons cepat, koordinasi kuat dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
.jpeg)
.jpeg)