(SuaraIndo.id/Dok)
SuaraIndo.id – Tantangan mobilitas masyarakat Sumatera Selatan yang semakin kompleks mendorong Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumatera Selatan memperkuat peran organisasi dalam mendorong pembenahan sistem transportasi daerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan MTI Sumsel periode 2026–2029 yang dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (30/9/2026).
Forum tersebut membahas implementasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), termasuk strategi membangun sistem transportasi yang terintegrasi sekaligus mendukung peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Ketua Panitia Pelaksana, Ir. Rhaptyalyani, ST., M.Eng., Ph.D., IPM, ASEAN Eng., mengatakan persoalan transportasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, operator, hingga masyarakat.
Ia berharap FGD yang digelar tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kebijakan transportasi di Sumatera Selatan.
“Transportasi merupakan persoalan lintas sektor sehingga membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kami ingin diskusi ini menghasilkan masukan yang konkret dan bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
FGD tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, Dinas Perhubungan, akademisi, praktisi, BUMN, BUMD hingga berbagai asosiasi di bidang transportasi.
Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Deva Octavianus Coriza, menyambut positif kehadiran kepengurusan baru MTI Sumsel. Ia menilai organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan berdasarkan kajian teknis dan akademis.
Menurut Deva, Rencana Induk LLAJ menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan transportasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Infrastruktur jalan, angkutan umum, terminal, simpul transportasi hingga fasilitas bagi pejalan kaki perlu dirancang sebagai satu kesatuan sistem.
“Perencanaan transportasi harus melihat perkembangan wilayah dan perubahan pola mobilitas masyarakat. Sumsel memiliki karakter wilayah yang beragam, sehingga konektivitas antarkawasan menjadi hal yang sangat penting,” jelasnya.
Selain integrasi transportasi, pembahasan juga menyoroti peluang dan tantangan elektrifikasi kendaraan. Deva menegaskan, peralihan menuju kendaraan listrik membutuhkan kesiapan ekosistem secara menyeluruh.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengisian daya, kesiapan jaringan energi, regulasi, pembiayaan hingga pengelolaan baterai bekas harus dipersiapkan secara bersamaan agar penggunaan kendaraan listrik dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Elektrifikasi bukan sekadar mengganti kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik. Ada banyak aspek yang harus disiapkan, mulai dari charging station, regulasi dan pembiayaan hingga pengelolaan limbah baterai serta manajemen energi,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyusun kebijakan transportasi yang lebih berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penguatan transportasi umum menjadi salah satu perhatian, terutama dalam menyediakan layanan yang aman, nyaman, terjangkau dan saling terhubung. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan mobilitas bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Dengan kepengurusan baru MTI Sumsel periode 2026–2029, sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat diharapkan semakin kuat. Integrasi antarmoda serta pengembangan kendaraan listrik pun diharapkan dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari transformasi transportasi Sumatera Selatan. (NS)
.jpeg)
.jpeg)