SuaraIndo.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan, menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas di beberapa daerah.Rakor Inflasi Bersama Pemerintah Pusat, Kalbar Pastikan Harga Pangan Tetap Terkendali.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat yang diikuti secara daring dari Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Tomsi Tohir. Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan diikuti Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra, didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi sekaligus strategi pengendalian inflasi di daerah. Tomsi meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan BPS untuk mencermati perkembangan data ekonomi, mengidentifikasi penyebab perlambatan, serta menentukan langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur positif.
Selain pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga diminta melakukan pendataan terhadap investasi yang masih mengalami hambatan, khususnya yang berkaitan dengan proses perizinan di tingkat pusat.
Tomsi mengatakan, pemerintah daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu memiliki data yang jelas mengenai investasi yang terkendala. Data tersebut mencakup sektor usaha, nilai investasi, nama perusahaan hingga jenis perizinan yang masih tertahan di pemerintah pusat.
Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat, termasuk Bappenas, untuk segera ditindaklanjuti. Investasi yang masih mengalami hambatan juga diminta segera diselesaikan guna mendukung program prioritas Presiden sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan mencapai 6 persen pada akhir tahun.
Untuk memperkuat pendampingan kepada daerah, Kemendagri akan menugaskan sejumlah personel sebagai mentor dalam beberapa hari ke depan. Para mentor tersebut nantinya menjadi mitra diskusi pemerintah daerah dengan melibatkan Bank Indonesia di masing-masing wilayah.
Dalam pengendalian inflasi, Tomsi turut menyoroti sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Pemerintah daerah diminta melakukan intervensi sejak awal ketika harga mulai menunjukkan tren kenaikan agar gejolak tidak semakin besar dan proses stabilisasi tidak membutuhkan waktu lebih lama.
Pemerintah juga didorong mencari formula yang mampu menjaga fluktuasi harga beras tetap terkendali, sehingga kepentingan produsen dan konsumen dapat berjalan secara seimbang.
Untuk komoditas cabai, pemerintah pusat mendorong berbagai intervensi melalui Kementerian Pertanian, di antaranya dengan penambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga cabai dalam beberapa bulan mendatang.
Sementara itu, untuk komoditas minyak goreng, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mencari solusi agar harga tetap stabil di tengah tekanan kenaikan harga crude palm oil (CPO).
“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” kata Tomsi.
Usai mengikuti rakor, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan mengatakan kondisi inflasi di Kalimantan Barat hingga saat ini masih terkendali.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, terutama cabai rawit dan daging ayam ras.
Kenaikan harga cabai rawit salah satunya terjadi di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut dipengaruhi kemarau panjang dan fenomena El Niño yang berdampak terhadap produksi pertanian.
“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelas Harry.
Harry mengatakan pemerintah pusat menetapkan target inflasi sebesar 2,5 persen dengan batas toleransi plus-minus 1 persen. Sementara itu, inflasi Kalimantan Barat secara year-to-date (YTD) tercatat mencapai 2,83 persen.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi. Namun, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan agar laju inflasi tidak melewati batas atas yang telah ditetapkan.
“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota, BPS, Bank Indonesia dan berbagai instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga, mengantisipasi gejolak harga sejak dini, serta menjaga stabilitas inflasi hingga akhir tahun.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
