Suaraindo.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring, Rabu (16/9/2026).Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengikuti ratas tersebut didampingi Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat dan Danlanud Supadio.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengikuti ratas tersebut didampingi Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat dan Danlanud Supadio. Rapat turut diikuti Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala BMKG, serta sejumlah gubernur dan Forkopimda dari berbagai daerah.
Dalam ratas tersebut dibahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah, termasuk evaluasi penanganan karhutla. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, luasan karhutla yang masih terbakar secara nasional mencapai sekitar 393,8 hektare dan tersebar di enam provinsi.
Penanganan dilakukan melalui operasi terpadu di darat maupun udara. Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah kebakaran di kawasan lahan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan lahan mineral.
Api di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah berhasil dipadamkan. Kondisi tersebut membuat pemantauan, pendinginan, patroli dan penanganan secara berkelanjutan tetap diperlukan.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan keberhasilan penanganan karhutla sejauh ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang terlibat di lapangan. Namun, kondisi yang mulai terkendali tidak boleh membuat kewaspadaan menurun.
“Karhutla belum selesai. Memang sebagian besar sudah berhasil kita tangani, tetapi masih ada yang membutuhkan penanganan. Apalagi karakteristik lahan gambut membuat api berpotensi muncul kembali,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, operasi darat, operasi udara, patroli dan langkah pencegahan harus terus diperkuat hingga kondisi benar-benar aman.
Pemprov Kalbar bersama unsur terkait akan melanjutkan operasi darat untuk menangani titik api secara langsung. Dukungan operasi udara melalui water bombing juga tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Patroli dan pemantauan turut ditingkatkan untuk mendeteksi sedini mungkin potensi munculnya titik api baru. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran meluas maupun kembali muncul di lokasi yang sebelumnya telah ditangani.
Penanganan karhutla juga diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, kondisi atmosfer yang relatif kering dan pertumbuhan awan hujan yang terbatas masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.
“OMC tetap kita dukung dan operasi udara juga terus berjalan sesuai kondisi di lapangan. Tetapi kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Karena itu, sembari menunggu hujan alami membaik, penanganan di darat dan upaya pencegahan harus tetap berjalan,” katanya.
Berdasarkan evaluasi, penanganan secara masif dan berkelanjutan masih diperlukan setidaknya hingga awal November 2026. Fokus penanganan tidak hanya memadamkan api yang terlihat, tetapi juga memastikan api tidak kembali muncul, khususnya di kawasan gambut.
Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam terjadinya karhutla.
Penelusuran diminta dilakukan secara menyeluruh terhadap korporasi maupun perorangan dengan tetap berpedoman pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, penanganan karhutla perlu dibarengi dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah bersama TNI dan Polri diharapkan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan, termasuk melalui dukungan peralatan dan penyuluhan agar aktivitas tersebut tidak menimbulkan kebakaran.
Pemerintah juga didorong melakukan kajian lebih mendalam bersama para ahli gambut, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan pendekatan yang tepat dalam menangani karakteristik lahan gambut dan mencegah karhutla berulang.
Ria Norsan menegaskan Pemprov Kalbar siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi dan masyarakat dalam penanganan karhutla.
“Yang kita lakukan bukan hanya memadamkan api, tetapi bagaimana api tidak muncul kembali. Karena itu, pencegahan, patroli, penegakan hukum dan edukasi masyarakat harus berjalan bersama,” tegasnya.
Ia mengatakan perlindungan masyarakat, kualitas udara, keselamatan penerbangan dan lingkungan menjadi prioritas dalam penanganan karhutla di Kalbar.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh kekuatan harus terus bergerak sampai karhutla benar-benar terkendali,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Kepala BPBD, serta Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. [SK]
.jpeg)
.jpeg)