– Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (10/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.
Setibanya di lokasi, Gibran bersama Ria Norsan melihat langsung kondisi lahan yang terbakar serta proses pemadaman yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Gabungan. Petugas dikerahkan menggunakan pompa air dan selang untuk melokalisasi sekaligus memadamkan api.
Wapres juga berdialog dengan petugas, relawan dan masyarakat di sekitar lokasi untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi dalam upaya pemadaman karhutla.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan pemadaman harus dilakukan hingga api benar-benar padam. Ia meminta seluruh personel tetap berada di lokasi dan memastikan kawasan tersebut aman sebelum meninggalkan titik kebakaran.
“Jangan sampai setelah dipadamkan kemudian muncul api lagi. Kita pastikan sampai benar-benar tuntas dan aman,” tegas Norsan.
Menurut Norsan, terdapat sekitar empat titik api di kawasan tersebut. Salah satunya merupakan titik dengan kobaran cukup besar sehingga mendapat perhatian khusus dari tim gabungan.
Norsan mengapresiasi kehadiran Wapres Gibran yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla sekaligus kondisi masyarakat yang terdampak.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang telah hadir langsung melihat kondisi karhutla di Kalbar. Ini bentuk perhatian nyata Pemerintah Pusat kepada masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Norsan.
Desa Sungai Malaya menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla. Sekitar 45 kepala keluarga (KK) bermukim di sekitar lokasi kebakaran sehingga keselamatan masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama berbagai pihak juga memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, di antaranya berupa air bersih, masker dan layanan kesehatan.
Norsan turut mengapresiasi keterlibatan mahasiswa, organisasi masyarakat, relawan dan berbagai unsur masyarakat dalam membantu penanganan dampak karhutla.
“Gotong royong seperti ini yang kita butuhkan. Pemerintah hadir, tetapi dukungan dan kepedulian masyarakat juga sangat menentukan dalam menghadapi karhutla,” katanya.
Berdasarkan data penanganan karhutla, sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 38.310,86 hektare lahan terbakar di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah sehingga penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Pemprov Kalbar terus memperkuat operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli udara, water bombing serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Untuk operasi darat, Satgas Karhutla melibatkan unsur BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Manggala Agni, DLHK, personel BKO, Masyarakat Peduli Api (MPA) serta pihak perusahaan.
Namun, sejumlah kendala masih dihadapi petugas di lapangan, di antaranya keterbatasan sumber air, jarak lokasi kebakaran, kapasitas mesin pompa serta kondisi jarak pandang yang dapat menghambat pelaksanaan operasi udara.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga meminta perusahaan perkebunan meningkatkan tanggung jawab terhadap lahan konsesinya serta memastikan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Ria Norsan menegaskan penanganan karhutla di Kalbar difokuskan pada tiga aspek, yakni pemadaman, pencegahan dan penanganan dampak terhadap masyarakat.
Operasi pemadaman dilakukan melalui jalur darat, udara dan modifikasi cuaca. Sementara upaya pencegahan diperkuat melalui patroli, sosialisasi larangan membakar lahan serta penegakan hukum.
Adapun penanganan dampak terhadap masyarakat dilakukan melalui pembagian masker, penyediaan air bersih dan layanan kesehatan bagi warga terdampak asap.
“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan dan kehadiran Bapak Wakil Presiden. Kehadiran beliau secara langsung di lapangan semakin memperkuat langkah kita dalam melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan Kalimantan Barat,” tutur Norsan.
Kehadiran Wapres Gibran di lokasi karhutla diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu dan maksimal.
Usai meninjau lokasi karhutla di Desa Sungai Malaya, Wapres Gibran bersama rombongan bertolak menuju Bandara Supadio Pontianak untuk melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. [SK]