Suaraindo.id — Antrean panjang
kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Ketapang kembali membuat masyarakat resah.
Barisan kendaraan mengular, warga harus menunggu berjam-jam, sementara BBM di
tingkat eceran disebut semakin sulit ditemukan.
Antrian di SPBU D.I Panjaitan Ketapang yang mengular sangat menggangu lalulintas warga Ketapang. (Suaraindo.id/ist).
Ironisnya, informasi yang dihimpun jurnalis dari salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut stok BBM di Ketapang sebenarnya cukup dan tidak sedang dalam kondisi langka.
Menurut sumber tersebut, panjangnya antrean lebih disebabkan kepanikan masyarakat setelah BBM sulit ditemukan di tingkat eceran.
“Stok BBM di Ketapang cukup, tidak langka. Antrean terjadi karena masyarakat panik karena di eceran tidak ada,” ujar sumber tersebut.
Ia menduga persoalan itu tidak terlepas dari terbatasnya ruang dan stok bagi para pengusaha pom mini. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya memperoleh BBM melalui pom mini kini beralih membeli langsung ke SPBU.
Situasi tersebut, menurut sumber itu, kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pengantre maupun pelangsir baru untuk menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi.
Informasi yang dihimpun menyebut harga jual di tingkat tersebut mencapai sekitar Rp15.000 per liter, sementara harga di pom mini sebelumnya berada di kisaran Rp12.000 per liter.
Informasi mengenai praktik pengantrean dan penjualan kembali tersebut masih memerlukan verifikasi dari pihak berwenang.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari mahasiswa.
Indra, salah seorang mahasiswa di Ketapang, meminta Pemerintah Daerah, DPRD, Polres, Kejaksaan, serta Pertamina Patra Niaga duduk bersama mencari solusi agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas.
Menurut Indra, persoalan kebutuhan dasar masyarakat belakangan datang bertubi-tubi. Mulai dari kesulitan mendapatkan air, BBM yang sulit diperoleh, hingga kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap.
“Jangan sampai persoalan kebutuhan dasar masyarakat terus bertimpa. Kesulitan air, sulit BBM, udara buruk. Pejabat dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir,” ujar Indra.
Ia menilai pemerintah perlu membuat kebijakan jangka pendek yang solutif. Salah satu opsi yang menurutnya layak dibahas adalah melibatkan pengusaha pom mini sebagai mitra dalam sistem pendistribusian BBM yang sesuai ketentuan.
Dengan demikian, menurut dia, tidak semua masyarakat harus berkumpul dan mengantre di SPBU.
“Harus ada solusi. Kalau memungkinkan, pengusaha pom mini dijadikan mitra dalam pendistribusian BBM sesuai aturan, sehingga masyarakat tidak semuanya harus antre di SPBU,” katanya.
Keluhan serupa datang dari Diana, seorang ibu rumah tangga.
Ia mengaku kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Di SPBU, ia harus menghadapi antrean panjang selama berjam-jam. Sementara ketika mencoba mencari BBM di tingkat eceran, barang sulit ditemukan.
Kalaupun tersedia, menurut Diana, harganya mencapai sekitar Rp15.000 per liter.
“Sebagai ibu rumah tangga, kami hanya membutuhkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Di SPBU harus antre berjam-jam, di eceran sulit. Kalau ada harganya Rp15.000 per liter,” ujar Diana.
Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masyarakat kecil tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak.
“Harapannya ada solusi terbaik. Pemerintah harus hadir,” katanya.
Sopir Pikap Soroti Solar: Jatah Rp100 Ribu, Pelangsir Disebut Bisa Ratusan Liter
Persoalan lain muncul dari distribusi Solar.
Seorang sopir pikap, Heri seorang pengangkut pasir mengeluhkan sulitnya mendapatkan Solar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Menurut dia, ketika Solar tersedia di SPBU, dirinya hanya mendapatkan jatah sekitar Rp100 ribu.
Namun ia mempertanyakan kondisi yang menurutnya kontras dengan dugaan adanya pihak tertentu yang mampu mendapatkan Solar dalam jumlah jauh lebih besar.
“Kalau kami antre, paling dikasih jatah Rp100 ribu. Tapi ada yang bisa sampai 100 sampai 200 liter sekali antre,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan ketimpangan antara ketersediaan Solar di SPBU dengan keberadaan Solar di tingkat eceran.
“Yang lebih aneh, di SPBU Solar langka. Tapi di eceran ada, bahkan pasokan ke PETI disebut melimpah,” katanya.
Pernyataan mengenai pasokan Solar ke aktivitas PETI tersebut merupakan dugaan dari sumber dan perlu dibuktikan lebih lanjut melalui data distribusi maupun penelusuran aparat penegak hukum.
Bukan Sekadar Antrean, tetapi Persoalan Distribusi
Rangkaian keluhan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan BBM di Ketapang tidak cukup dilihat hanya dari panjangnya antrean kendaraan di SPBU.
Jika benar stok dan pasokan harian SPBU terpenuhi, pertanyaan berikutnya adalah mengapa masyarakat tetap harus antre berjam-jam dan mengapa BBM di tingkat eceran sulit diperoleh?
Jika kendaraan masyarakat dibatasi pembeliannya, tetapi pada saat yang sama muncul dugaan adanya pihak yang memperoleh Solar dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali, maka mekanisme pengawasan distribusi perlu dipertanyakan.
Pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum dan Pertamina Patra Niaga perlu membuka data serta menjelaskan kepada publik bagaimana alur distribusi BBM di Ketapang, berapa pasokan yang masuk, ke mana distribusinya, serta bagaimana pengawasan terhadap pembelian dalam jumlah besar.
Sebab bagi masyarakat, persoalannya sederhana: Mereka hanya ingin mendapatkan BBM untuk bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa harus mengantre berjam-jam atau membayar jauh lebih mahal.
Ketika kebutuhan dasar masyarakat mulai berkelindan—air sulit, BBM sulit didapat dan udara memburuk akibat karhutla—maka kehadiran pemerintah tidak cukup hanya terlihat di balik meja. Masyarakat membutuhkan solusi yang nyata, cepat, dan terukur. [AH]
.jpeg)
.jpeg)