SUARAINDO.ID -------- Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan fenomena El Nino yang memicu kekeringan, mengancam produktivitas pertanian, serta berpotensi memperburuk kemiskinan ekstrem.
Upaya tersebut dibahas dalam diskusi terbatas yang digelar Lombok Research Center (LRC) bersama Wakil Bupati dan jurnalis dari Forum Jurnalist Lombok Timur, Kamis 15 Oktober 2026.
Diskusi bertajuk “Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem” itu menghadirkan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, sebagai narasumber utama.
Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya, menjelaskan perubahan iklim dan El Nino memberikan tekanan serius terhadap sektor pertanian, terutama akibat musim kemarau yang lebih panjang, berkurangnya ketersediaan air irigasi, serta mundurnya musim tanam yang diperkirakan mencapai dua bulan.
Kondisi tersebut membuat wilayah selatan Lombok Timur, seperti Sakra, Keruak, dan Jerowaru, menjadi kawasan yang rentan mengalami kekeringan. Sebagian besar lahan pertanian di wilayah tersebut masih bergantung pada curah hujan.
Menurutnya, dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan penurunan produksi pertanian, tetapi juga berpengaruh terhadap pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga petani.
Penurunan hasil panen, kenaikan harga pangan, hingga hilangnya sumber penghasilan dapat meningkatkan risiko kemiskinan ekstrem. Tekanan ekonomi rumah tangga juga berpotensi memicu konflik keluarga dan meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Karena itu, Wabup menekankan pentingnya penanganan perubahan iklim secara terpadu, dengan menghubungkan kebijakan pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan perlindungan sosial masyarakat rentan.
Pemkab Tangani Infrastruktur Air dan Irigasi
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan sejumlah intervensi melalui pembangunan dan penanganan infrastruktur air serta irigasi pertanian.
Hingga 12 Oktober, tercatat penanganan 97 titik infrastruktur air dan 92 titik irigasi pertanian dengan nilai anggaran mencapai Rp9,2 miliar. Pemkab juga membangun 25 sistem irigasi berbasis partisipasi dan kekompakan masyarakat.
Selain itu, terdapat program pembangunan 265 sistem perpompaan air dengan nilai sekitar Rp41 miliar yang masih berlangsung hingga Desember. Pemanfaatan bendungan dan sumber air di sejumlah wilayah, termasuk untuk membantu mengatasi kekeringan di kawasan Sakra, juga terus diupayakan.
Edwin menjelaskan, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan infrastruktur air. Melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dukungan dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat untuk membangun dan mengelola sarana pengairan secara mandiri.
Pemkab Lombok Timur menargetkan pengembangan lahan pertanian sekitar 5.000 hektare hingga Desember melalui program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAAS).
Penguatan pendampingan di lapangan turut dilakukan dengan melibatkan 197 kelompok petani atau penyuluh pertanian (PPL), sebagaimana dipaparkan dalam diskusi tersebut.
Anggaran Terbatas, Pemkab Perkuat Koordinasi
Di sisi lain, Edwin mengakui alokasi anggaran sektor pertanian belum mencapai lima persen dari total belanja daerah. Keterbatasan fiskal tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dukungan program dan pembiayaan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian.
Untuk itu, Pemkab Lombok Timur akan memperkuat strategi jemput bola serta menyelaraskan kebijakan kabupaten dengan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat.
Arah kebijakan periode 2027–2029 juga akan difokuskan pada penguatan infrastruktur pertanian dan ketahanan air, peningkatan kapasitas petani menuju pertanian modern, optimalisasi lahan, serta peningkatan indeks pertanaman.
Penguatan kelembagaan petani turut menjadi perhatian, termasuk membuka ruang bagi kelembagaan buruh tani agar dukungan dan pendampingan tidak hanya terbatas pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Menurut Edwin, kemampuan adaptasi petani perlu terus diperkuat melalui penyesuaian pola tanam, pemanfaatan sumber air yang tersedia, dan penerapan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi wilayah.
LRC dan Media Dorong Kebijakan Berbasis Kebutuhan Petani
Diskusi yang difasilitasi LRC tersebut juga menyoroti pentingnya melihat dampak perubahan iklim dari perspektif lintas sektor. Penanganan kekeringan dinilai tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi perlu disertai langkah untuk melindungi pendapatan petani dan mencegah keluarga rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.
Dalam konteks itu, kolaborasi pemerintah, lembaga penelitian, media, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan persoalan yang dihadapi petani dapat teridentifikasi serta memperoleh perhatian dalam perumusan kebijakan.
Media juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi kekeringan, kebutuhan petani, pelaksanaan program pemerintah, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Diskusi tersebut mendorong penguatan koordinasi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar program nasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata petani Lombok Timur.
Melalui sinergi tersebut, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan produksi pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga petani dan mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur.
.jpeg)
.jpeg)
