Suaraindo.id – Pemerintah Kabupaten Sanggau mendesak Pemerintah Pusat
segera memberikan kepastian terkait pengoperasian Terminal Barang Internasional
(TBI) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Keberadaan terminal
tersebut dinilai strategis untuk memperlancar arus barang, mendorong aktivitas
perdagangan lintas negara, serta meningkatkan perekonomian masyarakat di
kawasan perbatasan.(1).jpeg)
Wakil Bupati
Sanggau, Susana Herpena, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan
Pengoperasian TBI Entikong yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Senin
(12/10/2026).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pengoperasian TBI Entikong yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili Kepala Subdirektorat Batas Negara dan Pulau Terluar, Nursyah Rizal. Wakil Bupati Sanggau hadir bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
Susana menegaskan, percepatan pengoperasian TBI Entikong bukan sekadar persoalan pembangunan infrastruktur dan tata kelola kawasan perbatasan, melainkan juga menyangkut kepastian aktivitas ekonomi serta masa depan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di wilayah tersebut.
Menurutnya, masyarakat perbatasan telah cukup lama menantikan kepastian operasional terminal. Berbagai dinamika dan keterbatasan di lapangan turut menimbulkan keresahan sehingga diperlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Kami meminta perhatian serius Pemerintah Pusat agar proses pengoperasian TBI Entikong tidak terus berlarut-larut dan segera mendapatkan langkah konkret serta kepastian waktu,” tegas Susana.
Ia menilai Entikong memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena itu, masyarakat di kawasan tersebut harus merasakan kehadiran negara melalui pelayanan yang baik, kepastian kebijakan, dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
Susana memahami bahwa pengoperasian TBI Entikong membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Namun, koordinasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan keputusan dan tindakan konkret agar pengoperasian terminal tidak terus tertunda.
“Sinergi tersebut harus menghasilkan keputusan dan tindakan yang konkret, bukan sekadar pembahasan yang berulang,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sanggau, lanjutnya, siap mendukung dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pengoperasian terminal tersebut.
Di sisi lain, Pemkab Sanggau juga membawa aspirasi masyarakat perbatasan agar TBI Entikong segera beroperasi. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar perdagangan, memperkuat konektivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas masyarakat, serta mengoptimalkan potensi Entikong sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.
Susana berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menghadirkan kepastian dan langkah nyata dalam waktu dekat.
“Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Perbatasan adalah wajah negara, dan pembangunan di perbatasan harus hadir dengan cepat, nyata, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Man)
.jpeg)
.jpeg)
