SUARAINDO.ID -------- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Selasa 17 Nopember 2026.
Penyampaian nota keuangan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam penjelasannya, Bupati menyebutkan pendapatan daerah pada RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp3,176 triliun lebih. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp602,52 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp2,542 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31,948 miliar lebih.
Pendapatan transfer tersebut meliputi transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun lebih dan transfer antar daerah berupa bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp142,19 miliar lebih.
Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah pemerintah pusat melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang berfokus pada penguatan layanan persampahan. Selain itu, terdapat sumbangan pihak ketiga berupa kontribusi pengusaha tembakau Virginia.
Untuk belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menganggarkan sebesar Rp3,176 triliun lebih. Bupati menegaskan, alokasi anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan kebutuhan masing-masing urusan pemerintahan.
Penentuan alokasi tersebut juga diarahkan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bukan semata-mata berdasarkan pemerataan anggaran antar-OPD maupun besaran alokasi pada tahun sebelumnya.
Salah satu komponen belanja yang mendapat alokasi cukup besar adalah belanja barang dan jasa sebesar Rp1,54 triliun lebih. Di dalamnya termasuk anggaran penerangan jalan umum sebesar Rp20,213 miliar lebih.
Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp135,166 miliar lebih untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah, tenaga honorer non-ASN, kepala desa, serta perangkat desa.
Pemda juga tetap melanjutkan program subsidi bunga bagi peternak dan pelaku UMKM melalui program Lotim Berkembang dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,5 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Bupati turut menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 terkait Pelaksanaan Subkegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.
Bupati menjelaskan, Perda Nomor 3 Tahun 2025 sebelumnya menjadi landasan hukum pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan gedung serbaguna dengan nilai anggaran sebesar Rp280 miliar.
Hingga saat ini, pembangunan jalan yang direncanakan melalui program tahun jamak tersebut telah diselesaikan seluruhnya. Terdapat sekitar 53 ruas jalan dengan total panjang kurang lebih 77,25 kilometer, yang terdiri atas sebagian besar jalan berlapis hotmix dan sebagian kecil jalan lapen. Infrastruktur tersebut kini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat.
Adapun pembangunan gedung serbaguna masih dalam proses. Tahapan sayembara dan perencanaan teknis telah diselesaikan, termasuk pengadaan konsultan pengawasan. Bupati optimistis proses lelang fisik dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan sehingga pembangunan diharapkan rampung sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2027.
Namun, dalam pelaksanaan proyek melalui mekanisme pelelangan umum, terdapat sisa anggaran berupa sisa penyerapan uang muka pekerjaan sebesar Rp16,1 miliar dan sisa kontrak sebesar Rp21,2 miliar.
Menurut Bupati, sisa anggaran tersebut berpotensi dioptimalkan untuk menambah volume pekerjaan maupun memperluas jumlah ruas jalan yang ditangani, terutama jalan kabupaten dan jalan poros utama yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 dinilai perlu dilakukan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan pemanfaatan sisa anggaran tersebut.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap pembahasan RAPBD 2027 dan perubahan Perda tersebut dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mempercepat pemerataan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat perekonomian daerah, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.
Selanjutnya, DPRD Lombok Timur dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Rabu (18/11) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati atas pengajuan kedua Raperda tersebut.
