Foto bersama Ketua DPW PGK Sumsel, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H. (SuaraIndo.id/Dok)
SuaraIndo.id – Persatuan bangsa tidak akan pernah benar-benar kokoh jika masih dibayangi ketimpangan dan ketidakadilan. Sebab, keutuhan Indonesia bukan hanya membutuhkan semangat nasionalisme, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang tumbuh dari keadilan dan kesejahteraan bersama.
Pesan kuat tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., dalam Simposium Kebangsaan bertajuk “Menjaga Indonesia: Persatuan, Keadilan dan Masa Depan Bangsa” di UIN Raden Fatah Palembang, Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan peserta simposium, Firdaus yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten PALI itu mengingatkan bahwa persatuan, keadilan, dan masa depan bangsa merupakan tiga fondasi yang saling menguatkan. Ketiganya tidak bisa dipisahkan jika Indonesia ingin terus tumbuh sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat.
Menurutnya, tantangan kebangsaan saat ini tidak bisa dipandang sederhana. Derasnya arus informasi, terbukanya ruang publik, serta semakin beragamnya pandangan masyarakat dapat menjadi pemicu polarisasi apabila tidak disikapi dengan kedewasaan dan semangat saling menghargai.
Namun, persoalan persatuan tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengajak masyarakat menjaga kerukunan. Ada persoalan mendasar yang juga harus dijawab, yakni kesenjangan sosial, ketimpangan kesempatan, dan keadilan hukum.
“Tidak mungkin kita terus-menerus berbicara tentang persatuan apabila masyarakat masih merasakan ketimpangan dan ketidakadilan. Persatuan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tegas Firdaus.
Ia menilai, keadilan harus hadir dalam kehidupan masyarakat melalui pemerataan pembangunan, keberpihakan kepada kelompok kecil, serta pengelolaan sumber daya alam yang benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Bagi Firdaus, menjaga Indonesia juga tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah atau elite politik. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bangsa ini tetap berdiri di atas nilai persatuan, keadilan, dan kepentingan bersama.
Karena itu, ia mendorong agar semakin banyak ruang dialog yang dibangun untuk mempertemukan berbagai perspektif dan melahirkan solusi atas persoalan bangsa. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus disertai gagasan yang menawarkan jalan keluar.
Lebih jauh, Firdaus menegaskan bahwa Simposium Kebangsaan ini bukan sekadar agenda seremonial organisasi. PGK Sumsel ingin membangun tradisi intelektual dengan membiasakan kader dan masyarakat untuk berpikir kritis, berdiskusi, mengkaji persoalan, serta menghasilkan gagasan yang dapat memberikan kontribusi nyata.
Ia berharap PGK tidak hanya dikenal melalui aktivitas sosial dan kegiatan organisasi, tetapi juga mampu mengambil peran dalam memberikan sumbangsih pemikiran terhadap berbagai persoalan pembangunan, baik di Sumatera Selatan maupun tingkat nasional.
“Bagi PGK Sumatera Selatan, inilah salah satu kontribusi yang ingin kami bangun. Kita ingin membiasakan organisasi untuk berpikir, berdiskusi, mengkaji, dan menghasilkan gagasan. Sebab, menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan semangat, tetapi juga membutuhkan kualitas pemikiran dan tindakan nyata,” ungkapnya.
Simposium tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang dan Ketua PGK Bursah Zarnubi. Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Prof. Dr. Qadariah Barkah, M.H.I., Prof. Dr. Nuni Gofar, M.Si., Prof. Dr. Febrian, SH, M.Hum., Dr. Syahril Jamil, M.Ag., Dr. Zulfikri Suleman, Ugi Kurnia Gusti, Ph.D., serta Dr. M. Husni Thamrin.
Kehadiran para narasumber dengan latar belakang keilmuan berbeda diharapkan dapat memperkaya perspektif peserta dalam melihat persoalan kebangsaan, sekaligus membuka ruang pertukaran pemikiran yang lebih luas.
Menutup sambutannya, Firdaus berharap simposium tersebut mampu menghasilkan lebih dari sekadar wacana. Ia ingin gagasan yang lahir dari forum itu menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat persatuan, memperjuangkan keadilan, dan menjaga masa depan Indonesia.
“Mari kita menjaga Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pikiran, tindakan, persatuan, dan keberpihakan terhadap keadilan,” pungkasnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
