 |
| Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2026–2030, Kamis (12/11/2026). (Suaraindo.id/ist) |
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalbar tersebut bertujuan memastikan rancangan regulasi memiliki kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Rapat dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa RPKD memiliki peran strategis sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
Menurutnya, dokumen RPKD harus menjadi landasan untuk menyinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan antarperangkat daerah. Karena itu, diperlukan indikator kinerja dan target capaian yang terukur agar efektivitas pelaksanaan program dapat dievaluasi serta kebijakan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Sanggau, Yulius Elto, S.Sos., M.A.P., menyampaikan bahwa penyusunan RPKD merupakan langkah penting dalam menangani persoalan kemiskinan melalui program berbasis data dan terintegrasi lintas sektor.
Upaya tersebut mencakup penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau.
Dalam pembahasan substansi rancangan, Tim Kerja 3 Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan bersama peserta rapat turut menyoroti kesesuaian periode pelaksanaan RPKD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025–2029.
Penyesuaian tersebut mengacu pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang mengatur bahwa RPKD kabupaten/kota merupakan bagian dari dokumen RPJMD.
Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada penyelarasan rumusan ketentuan peralihan agar pelaksanaan RPKD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029.
Melalui proses harmonisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar mendorong agar rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan konsisten dengan arah pembangunan daerah.
Hasil rapat menyepakati bahwa pemrakarsa diberikan waktu tiga hari kerja untuk menyempurnakan rancangan peraturan berdasarkan masukan dan kesepakatan pembahasan. Setelah perbaikan dilakukan, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi.
Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mengoordinasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Dengan perencanaan yang terarah dan terintegrasi, kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong penurunan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
