Ketapang Darurat Perkawinan Anak: 35,8 Persen Kasus Kalbar Berasal dari Sini, KPPAD Disorot

 

Ilustrasi perkawinan anak. (Suaraindo.id/ist).

Suaraindo.id – Ada yang perlu dijelaskan dari kondisi sosial Kabupaten Ketapang. Sebanyak 414 kasus perkawinan anak tercatat sepanjang 2025. Angka ini menempatkan Ketapang di posisi pertama di Kalimantan Barat, sekaligus menyumbang sekitar 35,8 persen dari total 1.158 kasus di provinsi tersebut.

Rinciannya, 38 laki-laki dan 376 perempuan. Artinya, lebih dari sepertiga kasus perkawinan anak di Kalimantan Barat berasal dari Ketapang.

Data tersebut dipaparkan Hakim Pengadilan Agama Ketapang, Dara Eka Vhonna, S.Sy., M.H., dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak yang digelar DP3AP2KB Ketapang, Selasa (10/11/2026).

Persoalannya semakin serius ketika melihat tren dispensasi kawin. Pengadilan Agama Ketapang mencatat 72 perkara pada 2024, meningkat menjadi 76 pada 2025, dan kembali naik menjadi 93 perkara pada 2026.

Alasan pengajuan didominasi kehamilan di luar perkawinan dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Bahkan, sebagian anak yang diajukan masih berstatus pelajar SLTP, SLTA, hingga SD, dengan usia mulai di bawah 15 tahun.

Angka tersebut semestinya tidak berhenti sebagai bahan presentasi dalam rapat koordinasi. Sebab, persoalannya bukan hanya perkawinan dini, melainkan bagaimana sistem perlindungan anak bekerja di Ketapang.

Sorotan datang dari Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kabupaten Ketapang, Uti Iskandar. Ia menilai kinerja Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Ketapang periode 2023–2027 belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan anak.

"Keberadaan KPPAD harus dibuktikan dengan kerja nyata. Jangan hanya ada dalam struktur kelembagaan, tetapi fungsi pengawasan, pencegahan, pendampingan, dan perlindungan anak harus benar-benar dijalankan," tegas Uti.

Menurutnya, persoalan anak di Ketapang jauh lebih luas. Selain perkawinan usia dini, kekerasan terhadap anak dan ancaman peredaran narkoba yang menyasar anak juga membutuhkan perhatian serius.

"Jangan sampai kita hanya sibuk membicarakan perlindungan anak ketika kasus sudah terjadi. Banyak persoalan yang harus diantisipasi, mulai dari kekerasan hingga anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kalau semua pihak terlambat bergerak, masa depan generasi kita yang menjadi taruhannya," ujarnya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan: sejauh mana KPPAD Ketapang menjalankan mandatnya? Berapa kasus yang telah ditangani, bagaimana pendampingan terhadap korban, dan apa hasil nyata program pengawasan selama periode kepengurusan berjalan?

Kritik itu perlu dijawab secara terbuka oleh KPPAD. Sebab, evaluasi lembaga perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab publik, bukan sekadar persoalan kelembagaan.

Perkawinan anak sendiri tidak bisa hanya dibebankan pada persoalan pergaulan remaja. Ada faktor keluarga, ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, serta lemahnya pengawasan yang perlu dibenahi bersama

Pemerintah daerah, DP3AP2KB, KPPAD, sekolah, KUA, Pengadilan Agama, aparat penegak hukum, dan masyarakat membutuhkan langkah terukur, bukan sekadar sosialisasi seremonial.

Ketapang tidak cukup hanya membangun infrastruktur dan berbicara tentang Generasi Emas 2045. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas yang dapat dibuktikan melalui kerja nyata.

414 kasus bukan sekadar angka. Itu adalah peringatan bahwa masa depan generasi Ketapang sedang menghadapi persoalan serius. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar hadir untuk melindungi mereka?