Suaraindo.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui berbagai strategi, baik dengan pendekatan langsung kepada masyarakat maupun pengembangan sistem pelayanan berbasis digital. Salah satu program yang menjadi andalan adalah Gema Membangun Desa (GMD) yang dirancang untuk mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Strategi tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Krisantus menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, yakni mewujudkan Kalbar yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Hal ini juga berkaitan dengan misi pemerataan pembangunan dari desa hingga kota serta penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Krisantus menjelaskan, Gema Membangun Desa merupakan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar untuk menghadirkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Melalui program tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, bersama jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa untuk berdialog, menyerap aspirasi, dan melihat kebutuhan masyarakat. Bahkan, jajaran pemerintah menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari.
Sepanjang 2026, Gema Membangun Desa telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang. Selanjutnya, kegiatan serupa direncanakan berlangsung di Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.
Tidak hanya menjadi ruang dialog, program ini juga menghadirkan berbagai pelayanan langsung, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar untuk pengendalian inflasi, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa hingga literasi digital.
“Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh akses langsung terhadap berbagai pelayanan pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, setiap pelaksanaan Gema Membangun Desa mampu menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga. Sementara pelayanan administrasi kependudukan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui program tersebut juga ditindaklanjuti secara sistematis, mulai dari pencatatan, pengelompokan berdasarkan kewenangan, penyampaian rencana tindak lanjut kepada perangkat daerah, penyusunan program hingga pengusulan anggaran pada tahun berikutnya.
Salah satu tindak lanjutnya berupa usulan anggaran sekitar Rp1,5 miliar pada 2027 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Temajuk dan Teluk Batang.
Selain pendekatan langsung, Pemprov Kalbar juga memperkuat sistem keterbukaan informasi berbasis digital. Hingga saat ini, telah dilakukan pendataan terhadap 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 website perangkat daerah sebagai bagian dari upaya integrasi layanan informasi pemerintahan.
Penguatan tersebut turut didukung regulasi daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dari sisi anggaran, Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp27,03 miliar untuk empat program utama PPID pada 2026 yang seluruhnya bersumber dari APBD. Sementara anggaran publikasi pada 42 perangkat daerah meningkat 13,5 persen, dari Rp11,41 miliar pada 2025 menjadi Rp12,95 miliar pada 2026.
Sejumlah inovasi juga dikembangkan, di antaranya SIKEDIP berbasis Android sebagai sarana Daftar Informasi Publik digital yang terintegrasi hingga tingkat desa, penguatan PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta pengembangan layanan data terbuka melalui Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Pemprov Kalbar juga meningkatkan kapasitas pengelola informasi melalui sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Barat, rapat koordinasi PPID, bimbingan teknis pelayanan informasi publik, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Berbagai langkah tersebut turut diiringi sejumlah capaian. Berdasarkan data yang dipaparkan Krisantus, Kalimantan Barat berhasil meraih peringkat ketiga nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dengan skor 74,23.
Selain itu, Pemprov Kalbar memperoleh predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,58. Capaian tersebut menempatkan Kalbar pada peringkat ke-10 nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan.
Jangkauan media sosial resmi Pemprov Kalbar sepanjang Januari hingga September 2026 juga mencapai 2,19 juta. Dari aspek pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat sebesar 91,51 dengan kategori mutu A atau sangat baik. Sementara nilai transparansi atau keterbukaan pelayanan mencapai 91,15 dan Indeks Pengelolaan Informasi Publik berada pada angka 84,28 dengan kategori baik.
Tidak hanya itu, selama Januari hingga Oktober 2026, Pemprov Kalbar menerima 70 permohonan informasi publik dan seluruhnya atau 100 persen telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Krisantus menambahkan, keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari pembenahan tata kelola birokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan sistem merit, seleksi jabatan secara terbuka dan kompetitif, pengelolaan kinerja ASN melalui sistem e-Kinerja yang terintegrasi dengan SIASN BKN, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui ASN Corporate University.
Ke depan, Pemprov Kalbar akan memperkuat keterbukaan informasi melalui tiga langkah strategis, yakni memperluas penguatan PPID hingga tingkat desa melalui SIKEDIP dan pembinaan PPID Pelaksana, menjaga keberlanjutan inovasi daerah seperti Gema Membangun Desa sebagai salah satu indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025–2029, serta memperluas partisipasi publik melalui kanal pengaduan LAPOR!, SEKAMPADI, survei informasi publik, dan dialog langsung bersama masyarakat.
“Kami berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterbukaan informasi harus mampu membangun kepercayaan publik, meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” pungkas Krisantus. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
