SUARAINDO.ID -------- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur bersama tim gabungan, menggelar operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di lima kecamatan, Senin 9 Nopember 2026.
Dalam operasi yang dimulai pukul 08.00 Wita tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 149.720 batang rokok ilegal berbagai jenis, yakni Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT), serta 7.785 gram tembakau iris (TIS).
Operasi menyasar sejumlah titik di Kecamatan Selong, Labuhan Haji, Pringgasela, Lenek, dan Wanasaba.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Satpol PP Lombok Timur, Drs. Salmun Rahman, MM.
Operasi melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari Satpol PP Lotim, Bea Cukai Mataram, Kodim 1615 Lombok Timur, Polres Lombok Timur, Kejaksaan Negeri Selong, serta sejumlah tim terkait.
Kasatpol PP Lombok Timur, Salmun Rahman, menjelaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah bersama aparat terkait dalam menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Lombok Timur.
Pelaksanaan kegiatan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/365/PolPP/2026 tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026, serta Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/613/PolPP/2026.
Selain melakukan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai, tim gabungan juga memberikan edukasi dan pembinaan kepada para pedagang. Mereka diingatkan agar tidak memperjualbelikan rokok yang tidak dilengkapi pita cukai resmi.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sekaligus mencegah kerugian negara akibat peredaran barang kena cukai ilegal.
Melalui operasi terpadu ini, Satpol PP Lombok Timur bersama instansi terkait mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif memerangi peredaran rokok ilegal demi melindungi masyarakat dan menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.
