Suaraindo.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan skema pengumpulan dan distribusi komoditas unggulan daerah untuk di ekspor secara rutin ke Malaysia. Melalui kolaborasi koperasi dan mitra usaha, pengiriman pisang ditargetkan mencapai minimal tujuh ton atau satu truk setiap minggu.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Endrizal menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pelepasan ekspor produk unggulan Koperasi Nusantara Minang Madani ke Malaysia melalui kerja sama dengan GT Empire Global Sdn. Bhd di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, Sumbar memiliki 740.347 UMKM yang selama ini telah mendapatkan pembinaan, baik secara langsung maupun melalui digitalisasi. Namun, pemasaran masih menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi agar produk UMKM dapat menjangkau pasar lebih luas.
Melalui kerja sama tersebut, berbagai tahapan dan prosedur ekspor telah dipersiapkan, termasuk pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) komoditas yang sebelumnya belum tersedia di Sumbar dan kini sedang dalam proses.
Adapun produk yang disiapkan untuk dikirim ke Malaysia meliputi pisang, ikan, pinang, kelapa, serta berbagai produk turunannya. Khusus pisang, pengiriman ditargetkan minimal tujuh ton setiap minggu sebagai langkah membangun kesinambungan pasokan.
"Produk-produk tersebut berasal dari sejumlah daerah di Sumbar, jadi tidak hanya dari satu titik tapi himpunan dari beberapa titik," jelas Endrizal
Direncanakan rancangan skema distribusinya yang akan dilakukan dengan cara produk dikumpulkan terlebih dahulu melalui Koperasi Merah Putih di tingkat nagari. Selanjutnya, komoditas diteruskan kepada Koperasi Nusantara Minang Madani untuk dikonsolidasikan dan dipersiapkan dalam pengiriman ekspor bersama GT Empire Global Sdn. Bhd.
"Pengiriman dilakukan melalui jalur distribusi dari Sumatera Barat menuju Pekanbaru, kemudian diteruskan ke Port Klang, Malaysia," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal.
Ia berharap skema kolaborasi tersebut dapat menjadi solusi bagi persoalan pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Dengan adanya kepastian jalur distribusi dan akses pembeli, produk lokal diharapkan memiliki pasar yang lebih luas dan peluang pengembangan usaha yang lebih besar. (adpsb/rmz/bud)
