Wabup Dorong Pekerja Informal dan Mandiri Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Editor: nanang author photo


SUARAINDO.ID -------
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mendorong masyarakat, khususnya pekerja sektor informal dan pekerja mandiri, untuk memiliki perlindungan jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak semestinya hanya bergantung pada perusahaan maupun pemerintah.

Menurutnya, kesadaran untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial juga harus tumbuh dari kemandirian masing-masing pekerja.

Ia secara khusus menyoroti pekerja Event Organizer (EO) yang dinilai perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasalnya, pekerjaan di sektor tersebut memiliki risiko tersendiri, membutuhkan mobilitas tinggi, serta menuntut pekerja untuk berpindah-pindah lokasi kegiatan.

"BPJS Ketenagakerjaan ini harus lahir juga dari kemandirian. Pekerja EO kita banyak dan seharusnya mereka juga menjadi peserta, mengingat aktivitas pekerjaannya cukup berat dan berpindah-pindah," harapnya, kamis 12 Nopember 2026.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga Oktober tercatat sebanyak 3.705 kasus pembayaran klaim di Kabupaten Lombok Timur dengan total nominal mencapai Rp42,7 miliar.

Sementara itu, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di daerah tersebut hingga Juli 2026 mencapai 202.123 pekerja.

Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Upaya tersebut dilakukan melalui empat segmen kepesertaan, yakni Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja mandiri, Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon), serta Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selain memperluas perlindungan bagi pekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga tengah melakukan pengumpulan data untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Edwin berharap kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat, sehingga perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial ekonomi lainnya tidak hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga menjangkau pekerja informal dan mandiri di Lombok Timur.

Share:
Komentar

Berita Terkini