Suaraindo.id – Masyarakat Indonesia menyambut dengan antusias peluncuran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mulai diberlakukan pada 10 Februari lalu. Program ini memungkinkan setiap warga negara Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di fasilitas-fasilitas kesehatan pada hari ulang tahun mereka. Namun, di balik euforia tersebut, sejumlah tantangan perlu segera diatasi agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa kebijakan CKG merupakan langkah yang sangat komprehensif. Program ini mencakup berbagai kategori umur, mulai dari bayi yang baru lahir, balita, anak sekolah, orang dewasa, hingga lansia. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dalam memberdayakan sumber daya manusia secara optimal sebagai investasi masa depan.
Namun, Trubus menyoroti keberlanjutan program ini, terutama dalam hal tindak lanjut setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat tentu mengharapkan pengobatan yang memadai apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyakit tertentu. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai apakah biaya pengobatan akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
“Publik menuntut sebuah kebijakan yang paripurna, tidak hanya sebatas pemeriksaan, tetapi juga hingga tahap pengobatan. Jika hanya pemeriksaan saja tanpa tindak lanjut, maka efektivitas program ini bisa dipertanyakan,” ujarnya dalam wawancara dengan VOA.
Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah kesiapan BPJS Kesehatan dalam menangani pengobatan bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki penyakit. Saat ini, BPJS Kesehatan menghadapi masalah keuangan yang cukup serius, dengan defisit anggaran yang mencapai Rp20 triliun. Kapasitas BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal masih terbatas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan pengobatan.
“Kapasitas BPJS untuk pelayanan publik masih terbatas, apalagi dengan defisit anggaran yang ada. Jika masyarakat yang mengikuti program CKG banyak yang memerlukan pengobatan, siapa yang akan menanggung biayanya?” kata Trubus.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Keterbatasan ini bisa menghambat akses masyarakat terhadap program CKG, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan infrastruktur kesehatan yang minim.
Selain faktor teknis dan finansial, budaya masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan juga menjadi kendala tersendiri. Sebagian besar masyarakat baru akan berobat ketika mereka telah mengalami gejala penyakit yang parah. Contohnya adalah masyarakat Baduy yang memiliki budaya pengobatan tradisional dan kurang terbiasa dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
“Kultur masyarakat untuk rutin melakukan cek kesehatan masih rendah. Hal ini belum sepenuhnya diantisipasi dalam program CKG. Program ini memiliki animo tinggi, tetapi pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi teknis, petunjuk pelaksanaan, serta langkah-langkah untuk mengedukasi masyarakat,” tambah Trubus.
Dengan tingginya respons masyarakat terhadap program ini, pemerintah diharapkan segera menyempurnakan skema implementasi CKG. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan kapasitas BPJS Kesehatan, serta sosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan perlu menjadi fokus utama agar program ini tidak hanya menjadi sekadar wacana, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
